NO
DIM	NASKAH RUU	USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	
1920.		
Bagian Kesembilan
Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1921.		Pasal 643
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau  orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas  pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(SUBSTANSI)

	F-PDIP 	: 	Catatan: 
Bagaimana dengan peristiwa pidana berupa perubahan dan/atau pengrusakkan batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas kota, ataupun batas desa?
Sebab, sudah sering terjadi bagaimana peristiwa perubahan batas desa, atau batas kabupaten baru hasil pemekaran, ternyata menimbulkan rentetan aksi kekerasan horizontal atau “perang saudara”.		MEMINTA PENJELASAN	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 		Diubah, ditambahkan “pidana tambahan…”.	Pasal 643
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau  orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas  pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:	Tetap	TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:	Tetap		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM 	:	Penjelasan :

Pasal 643
Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah  setiap tanda yang dipergunakan untuk  menunjukkan batas suatu pekarangan, seperti  tembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air,  sungai,  atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan suatu bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yang berdampingan.		CATATAN	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1922.		
Bagian Kesepuluh
Penyiaran Berita Bohong untuk Keuntungan

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1923.		Pasal 644
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1924.		

Bagian Kesebelas
Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1925.		Pasal 645
Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan  surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal‑hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1926.		
Bagian Keduabelas
Pengumuman Neraca yang Tidak Benar

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1927.		Pasal 646
Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1928.		
Bagian Ketigabelas
Keterangan yang Tidak Benar

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1929.		Pasal 647
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III: 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1930.		a. 	penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang  tempat  tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau  sepatutnya diduga  bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1931.		b. 	suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada  huruf a.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1932.		
Bagian Keempatbelas
Pengecualian

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1933.		Pasal 648
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecuali bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai. 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1934.		

BAB XXX
TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM 
MENJALANKAN USAHA 

Bagian Kesatu
Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor 

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1935.		Pasal 649
Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana  penjara  paling  lama  2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan:

(MEMINTA PENJELASAN)	F-PDIP 	:	Catatan : 

a.	Perlu batasan bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang mempunyai izin melakukan simpan-pinjam, kredit, leasing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting agar para tengkulak dan atau lintah darat dan atau sejenisnya tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor, sebaliknyakeberadaan para tengkulak dan atau lintah darat dan atau sejenisnya diancam dengan pemerasan.
b.	Perlu definisi tentang hidup terlalu boros; apakah diukur dari pendapatan berbanding konsumsi. Jika itu yang digunakan perlu pengkategorian konsumsi yang seperti apa? Perlu juga pembatasan antara konsumsi dan operasional. Perlu pembahasan lebih lanjut.
c.	Bagaimana memastikannya? Sementara pasti diperlukan  upaya pencegahan pailit. Lebih baik dilakukan tindakan pendampingan oleh kreditor terlebih dahulu agar debitor bisa menyelamatkan usahanya. Pasal ini terkesan melindungi bank atau perusahaan pemberi kredit secara mutlak mempersalahkan debitor.		MEMINTA PENJELASAN	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1936.		a. 	hidup terlalu boros;

(MEMINTA PENJELASAN)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:	Hukum pidana bertujuan melindungi kemerdekaan orang dengan segala bentuk dan modus operandinya, maka segala bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik, kebebasan, membuat orang takut berbuat atau tidak berbuat, menyerang secara fisik lahiriah, dan perbuatan sejenisnya yang pada intinya menyerang kemerdekaan orang adalah dilarang.
Oleh karena itu frasa hidup terlalu boros tidak jelas ukurannya dan tidak dapat diukur secara objektif, Seandainya dapat diukur maka ukuran tersebut sangat subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum. 

Frasa ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan.		MEMINTA PENJELASAN	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1937.		b. 	dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS			TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1938.		c. 	tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh  buku, surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1939.		Pasal 650
Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan: 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1940.		a. 	mengarang‑ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik barang dari harta benda milik perusahaan;

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1941.		b. 	melepaskan barang milik perusahaan, baik dengan cuma‑cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;   

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1942.		c. 	dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1943.		d. 	tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  649 huruf c.

(CATATAN)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:	Penjelasan :

Pasal 650
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "menarik barang dari harta benda milik perusahaan" adalah setiap perbuatan untuk menempatkan barang di luar jangkauan kurator sebelum atau pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang perusahaan. 
Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.		CATATAN	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1944.		Pasal 651
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang  mengurangi dengan penipuan hak kreditor:

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1945.		a. 	dalam hal pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan atau pada waktu diketahui akan terjadi atau patut diduga  lebih dahulu salah satu hal tersebut terjadi dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pemberesan perusahaan benar‑benar terjadi, menarik bayaran baik dari piutang yang belum jatuh tempo, maupun dari piutang yang sudah jatuh tempo, padahal  debitor  telah  mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor; atau
(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1946.		b. 	pada waktu verifikasi dari piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan, mengarang‑ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1947.		Pasal 652
Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar‑benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yang dinyatakan pailit, yang dinyatakan boleh melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, secara curang mengurangi hak dari kreditornya, mengarang‑ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan atau menarik barang dari harta bendanya atau melepaskan barang baik dengan cuma‑cuma maupun dengan nyata‑nyata di bawah harganya atau pada waktu dinyatakan tidak mampu diputus pengadilan melepaskan harta benda atau dinyatakan jatuh pailit atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari hal tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah  seorang  kreditornya  dengan  cara  apapun juga, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1948.		

Bagian Kedua
Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1949.		Pasal 653
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang  diperintahkan  melakukan pemberesan perusahaan: 

(MEMINTA PENJELASAN)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		Definisi dan batasan korporasi yang masuk ke dalam cakupan undang-undang ini. Apakah tidak sebaiknya bagian kedua ini dimulai dengan pasal penjelasan tentang itu?		MEMINTA PENJELASAN	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1950.		a. 	membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya  sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1951.		b. 	dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat‑syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau 

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		Menambah redaksi "perusahaan" setelah kata "mengizinkan"	dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan perusahaan meminjam uang dengan syarat‑syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau	SUBSTANSI

DIUBAH
	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1952.		c. 	karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk  mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, menyimpan dan  memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat‑surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf c.

(REDAKSIONAL)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:	Tetap	TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:	Tetap	TETAP	
1920.			F-PKS	:		Maksudnya mungkin pasal 649 huruf c.	karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk  mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, menyimpan dan  memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat‑surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf c.	REDAKSIONAL	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1953.		Pasal 654
Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(REDAKSIONAL)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		Mungkin maksudnya pasal 650?	Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	REDAKSIONAL	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1954.		Pasal 655
Pengurus atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan  terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V. 

(MEMINTA PENJELASAN)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:	Mana ketentuan itu? Pasal 653 tidak memuat ketentuan apa-apa tentang korporasi dimaksud		MEMINTA PENJELASAN	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1955.		
Bagian Ketiga
Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1956.		Pasal 656
(1) 	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:	Catatan: 
Perlu definisi bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang mempunyai izin melakukan simpan-pinjam, kredit, leasing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting agar para tengkulak dan atau lintah darat dan atau sejenisnya tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor, sebaliknyakeberadaan para tengkulak dan atau lintah darat dan atau sejenisnya diancam dengan pemerasan.		SUBSTANSI	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1957.		a. 	kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1958.		b.	debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1959.		(2) 	Jika yang berutang adalah korporasi, maka  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1960.		
Bagian Keempat
Penarikan Barang Tanpa Hak

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1961.		Pasal 657
 (1) 	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1962.		a. 	menarik barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas barang tersebut;

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1963.		b. 	menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1964.		c. 	menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang tidak secara melawan hukum atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain  dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1965.		d. 	menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1966.		 (2) 	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1967.		
BAB XXXI
TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU
PERUSAKAN BARANG

(TETAP)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1968.		

Bagian Kesatu
Penghancuran dan Perusakan Barang

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1969.		Pasal 658
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling  banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum: 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1970.		a. 	menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1971.		b. 	membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan hewan, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1972.		Pasal 659
(1) 	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658  mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1973.		(2) 	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan‑bahan yang membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewan tersebut termasuk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
(SUBSTANSI)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 			(2)   ….(Tetap)
(3)  	Pembuat tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 658 dan Pasal 650 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.	TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:	Diusulkan untuk dihapus
Pertanyaan :
Apakah tidak sebaiknya juga dibuat pasal khusus untuk kealpaan yang mengakibatkan kerusakan barang, seperti pada pasal 661 yang khusus untuk bangunan?		SUBSTANSI	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1973A	SUBSTANSI BARU	F-GERINDRA 	: 	tambahan ayat baru	Pasal 659 ayat (3):
(3)  Pembuat tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 658 dan Pasal 650 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.	SUBSTANSI BARU	
1974.		

Bagian Kedua
Penghancuran dan Perusakan Bangunan 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1975.		Pasal 660
Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1976.		Pasal 661
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 		Diubah, ditambahkan “pidana tambahan…”.

Pidana denda Kategori II? Terlalu kecil.	Pasal 661
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.	SUBSTANSI

1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1977.		Pasal 662
Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “pidana tambahan…”.	Pasal 662
Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1978.		Pasal 663
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 sampai dengan Pasal 662. 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1979.		
Bagian Ketiga
Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1980.		Pasal 664
Setiap orang yang  merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Kategori V.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1981.		Pasal 665
Setiap orang melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1982.		
BAB XXXII
TINDAK PIDANA JABATAN

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1983.		
Bagian Kesatu
Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1984.		Pasal 666
Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut  Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1985.		Pasal 667
 (1) 	Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang‑undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1986.		 (2) 	Jika  pelaksanaan peraturan perundang‑undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1987.		
Bagian Kedua
Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1988.		Pasal 668
Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik  paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. 

(SUBSTANSI)

	F-PDIP 	:		Pasal 668 dan 669: Penyiksaan oleh pejabat.

Catatan:
Kriminalisasi penyiksaan pada pasal ini masih terbatas. Sebab, hanya mengkriminalisasi Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan. Belum mengatur ketentuan kriminal pada Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.		SUBSTANSI	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “pidana tambahan…”.

Dalam Penjelasan perlu dinyatakan: Pegawai Negeri yang dimaksud dalam ayat ini adalah termasuk penyidik Kepolisian dan Kejaksaan	Pasal 668
Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.	SUBSTANSI

.	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1989.		Pasal 669
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15 (lima belas) tahun setiap pejabatatau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:
Pengertian menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat  jangan   di persamakan dengan menimbulkan luka berat 

kata rasa sakit yang hebat berasal dari kata “severe” yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, berat, hebat, keras, bengis atau sangat. Namun tidak diperlukan pengertian rasa sakit yang berat yang berakibat gangguan tetap pada fisik atau mental supaya masuk dalam kategori “berat” atau dengan kata lain, dapat mencakup pula, adanya tekanan atau kasarnya perbuatan, atau periode perbuatan dilakukan. 

rumusan dalam RUU KUHP telah menghilangkan beberapa rumusan penting yang berkaitan dengan penyiksaan. Di antaranya: menghilangkan kata “mengancam” untuk mengantikan “ melakukan intimidasi”

Pasal 1 ayat (1) Konvensi, yang menyebutkan:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.” 

Adanya  perubahan kata dan kalimat kunci dari pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi  harus dipastikan sama maksudnya agar tidak  mengurangi makna dari kejahatan penyiksaan itu sendiri. 

Perlu juga dimasukkan ketentuan mengenai perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.	(1)	perlu penambahan penjelasan

apa yang dimaksud sebagai penderitaan atau rasa sakit yang berat tidak diperlukan pengertian rasa sakit yang berat yang berakibat gangguan tetap baik pada fisik atau mental supaya masuk dalam kategori “berat”

(2)	perlu penambahan elemen “atau  disetujui” setelah kata “digerakkan”

Pasal 669
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15 (lima belas) tahun setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau disetujui atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, ditambahkan dalam penjelasan “ disetujui”  itu mencakup membantu, mendorong, menghasut, meminta, memerintahkan, berkomplot, bersekongkol, atau gagal mengambil langkah-langkah pencegahan penyiksaan
	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah. Struktur kalimat jadi S+P. Ditambahkan “pidana tambahan…”.	Pasal 669

Setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM 	:
Pengertian menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat jangan   di persamakan dengan menimbulkan luka berat
	
kata rasa sakit yang hebat berasal dari kata “severe” yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, berat, hebat, keras, bengis atau sangat. Namun tidak diperlukan pengertian rasa sakit yang berat yang berakibat gangguan tetap pada fisik atau mental supaya masuk dalam kategori “berat” atau dengan kata lain, dapat mencakup pula, adanya tekanan atau kasarnya perbuatan, atau periode perbuatan dilakukan. 

rumusan dalam RUU KUHP telah menghilangkan beberapa rumusan penting yang berkaitan dengan penyiksaan. Di antaranya: menghilangkan kata “mengancam”untuk mengantikan “ melakukan intimidasi”

Pasal 1 ayat (1) Konvensi, yang menyebutkan:
“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.” 

Adanya  perubahan kata dan kalimat kunci dari pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi  harus dipastikan sama maksudnya agar tidak  mengurangi makna dari kejahatan penyiksaan itu sendiri. 

Perlu juga dimasukkan ketentuan mengenai perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia	(1)	perlu penambahan penjelasan

apa yang dimaksud sebagai penderitaan atau rasa sakit yang berat tidak diperlukan pengertian rasa sakit yang berat yang berakibat gangguan tetap baik pada fisik atau mental supaya masuk dalam kategori “berat”

(2)	perlu penambahan elemen “atau  disetujui” setelah kata “digerakkan”

Pasal 669

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15 (lima belas) tahun setiap pejabatatau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau disetujui atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

di tambahkan dalam penjelasan “ disetujui”  itu mencakup membantu, mendorong, menghasut, meminta, memerintahkan, berkomplot, bersekongkol, atau gagal mengambil langkah-langkah pencegahan penyiksaan

	SUBSTANSI	
1920.			F-HANURA	:	Penambahan penjelasan

Pengertian menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat  jangan   di persamakan dengan menimbulkan luka berat

kata rasa sakit yang hebat berasal dari kata “severe” yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, berat, hebat, keras, bengis atau sangat. Namun tidak diperlukan pengertian rasa sakit yang berat yang berakibat gangguan tetap pada fisik atau mental supaya masuk dalam kategori “berat” atau dengan kata lain, dapat mencakup pula, adanya tekanan atau kasarnya perbuatan, atau periode perbuatan dilakukan.

rumusan dalam RUU KUHP telah menghilangkan beberapa rumusan penting yang berkaitan dengan penyiksaan. Di antaranya: menghilangkan kata “mengancam” untuk mengantikan “ melakukan intimidasi”

Pasal 1 ayat (1) Konvensi, yang menyebutkan:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Adanya  perubahan kata dan kalimat kunci dari pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi  harus dipastikan sama maksudnya agar tidak  mengurangi makna dari kejahatan penyiksaan itu sendiri.

Perlu juga dimasukkan ketentuan mengenai perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia	(1)	perlu penambahan penjelasan

apa yang dimaksud sebagai penderitaan atau rasa sakit yang berat tidak diperlukan pengertian rasa sakit yang berat yang berakibat gangguan tetap baik pada fisik atau mental supaya masuk dalam	 kategori “berat”

(2)	perlu penambahan elemen “atau  disetujui” setelah kata “digerakkan”

Pasal 669
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15 (lima belas) tahun setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau disetujui atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

di tambahkan dalam penjelasan “ disetujui”  itu mencakup membantu, mendorong, menghasut, meminta, memerintahkan, berkomplot, bersekongkol, atau gagal mengambil langkah-langkah pencegahan penyiksaan
	SUBSTANSI

1990.		
Bagian Ketiga
Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1991.		Pasal 670
Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku atau register  yang  khusus disediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “dan pidana denda paling banyak Kategori IV”.	Pasal 670
Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku atau register yang khusus disediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1992.		Pasal 671
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun pegawai negeri atau orang  lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 		Diubah, ditambahkan “dan pidana denda paling banyak Kategori IV”.	Pasal 671
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu:	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1993.		a.	menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau register yang dikuasai karena jabatannya yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1994.		b.	membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut; atau 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1995.		c.	membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1996.		Pasal 672
Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1997.		Pasal 673
Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana paling lama  15 (lima belas) tahun, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya: 

(SUBSTANSI)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “dan pidana denda paling banyak Kategori IV”.	Pasal 673
Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana paling lama  15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya: 	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:
		TETAP	
1998.		a. 	menagih, menerima sesuatu, atau memotong dari suatu pembayaran seolah‑olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau ke kas umum, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
1999.		b. 	menuntut atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah‑olah diharuskan, padahal diketahui bahwa hal tersebut tidak diharuskan; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2000.		c. 	seolah‑olah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan tentang tanah negara, yang di atasnya terdapat suatu hak menggunakan tanah tersebut dengan merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa  perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang‑undangan tentang tanah negara.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2001.		Pasal 674
(1) 	Pegawai negeri yang  ditugaskan  menjaga  orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
(TETAP)

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2002.		(2) 	Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dilepaskan atau melepaskannya, atau melepaskan dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2003.		Pasal 675
(1) 	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai  negeri yang:

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2004.		a. 	mempunyai tugas sebagai penyidik tidak memenuhi permintaan pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak  memberitahukan  hal tersebut dengan segera kepada atasannya; 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2005.		b.	mempunyai tugas sebagai penuntut umum tidak memenuhi permintaan atasannya untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak  memberitahukan  hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2006.		c. 	dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa ada orang yang ditahan secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pegawai negeri yang diwajibkan menyidik suatu tindak pidana.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2007.		(2) 	Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2008.		Pasal 676
Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang, agar  menunjukkan  orang  atau memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan dalam tempat tersebut atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku harus dipenuhi untuk memasukkan orang dalam tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. 
(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2009.		Pasal 677
Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang dalam tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. 

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2010.		Pasal 678
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang : 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2011.		a. 	melampaui batas  kewenangannya  atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain atau tidak dengan persetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebut secara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2012.		b. 	pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2013.		Pasal 679
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang: 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2014.		a. 	melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihatkan kepadanya atau menyita surat,  barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegram yang berada di tangan pegawai kantor telegram; atau 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2015.		b. 	melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantor telepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapan melalui telepon  yang terjadi dengan perantaraan kantor tersebut.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2016.		Pasal 680
Pegawai negeri  suatu lembaga yang bertugas di bidang  pengangkutan surat atau  barang, yang  secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2017.		Pasal 681
(1) 	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri  suatu lembaga yang  bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang:

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2018.		a.	memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selain yang berhak;

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2019.		b.	memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang, atau paket tersebut; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2020.		c.	mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket tersebut.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2021.		(2) 	Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2022.		Pasal 682
Pegawai  negeri  yang bertugas pada kantor  telegram atau kantor telepon yang:

(TETAP)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2023.		a. 	memberitahukan  kepada  orang  lain  berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka, membaca surat telegram atau telepon, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2024.		b. 	memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi suatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2025.		Pasal 683
Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor  telepon,  yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Pasal 681, atau Pasal 682 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2026.		Pasal 684
(1) 	Setiap orang yang berwenang  mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan‑perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “atau pidana denda  paling banyak Kategori III”.	Pasal 684
(1) 	Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan‑perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2027.		(2) 	Setiap orang yang berwenang  mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2028.		Pasal 685
Pegawai negeri yang berhak mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:
		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2029.		Pasal 686
Bekas pegawai negeri yang tanpa izin pejabat yang berwenang menahan surat‑surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2030.		
BAB XXXIII
TINDAK PIDANA KORUPSI

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:	Pasal 687-706: Korupsi
Catatan:
1.	Tindak pidana korupsi mengalami penurunan kualitas, baik segi rumusannya maupun pemidanaannya. 
2.	Ketentuan tentang tindak pidana korupsi pada XXXIII tumpang tindih dengan ketentuan tentang delik jabatan pada Bab XXXII. Sebab, pada umumnya, delik korupsi adalah delik jabatan. Delik korupsi lainnya adalah pemberian suap kepada pegawai negeri.
3.	Sebagai perbandingan tambahan, pada UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 13 pasal tentang definisi korupsi, yang terdiri dari 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Tiga puluh bentuk korupsi ini dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yakni menyangkut kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
4.	Tindak pidana korupsi pada RUU KUHP, antara lain Tidak mengatur sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, sebagaimana aturan pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.	Frasa “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” pada Pasal 699 Ayat (1) seharusnya tidak perlu ada atau dihapuskan.

Alasannya: cukup dengan unsur utama “pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi”. Bila unsur itu dapat dibuktikan di pengadilan, maka terdakwa terbukti korupsi.		SUBSTANSI	
1920.			F-GOLKAR	:	Pengaturan tindak pidana khusus ke dalam RKUHP menimbulkan implikasi serius. pertama, ketidakjelasan status kewenangan KPK untuk menindak tindak pidana korupsi yan selama ini dipayungi oleh UU Khusus. kedua, unsur elemen khusus tindak pidana korupsi menurun kualitasnya. 

sebaiknya mengeluarkan semua ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari Buku II RUU KUHP dan tetap mempertahankan pengaturannya sebagai delik khusus di luar KUHP. Artinya ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus diatur dalam regulasi tersendiri seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berlaku saat ini yaitu UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. 

Perbaikan atau penambahan ketentuan tentang tindak pidana korupsi termasuk memasukkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC sebaiknya diatur dalam Revisi UU Tipikor.	tindak pidana korupsi sebaiknya tidak di masukkan dalam KUHP	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	rekomendasi

Pengaturan tindak pidana khusus ke dalam RKUHP menimbulkan implikasi serius. pertama, ketidakjelasan status kewenangan KPK untuk menindak tindak pidana korupsi yan selama ini dipayungi oleh UU Khusus. kedua, unsur elemen khusus tindak pidana korupsi menurun kualitasnya.

sebaiknya mengeluarkan semua ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari Buku II RUU KUHP dan tetap mempertahankan pengaturannya sebagai delik khusus di luar KUHP. Artinya ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus diatur dalam regulasi tersendiri seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berlaku saat ini yaitu UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Perbaikan atau penambahan ketentuan tentang tindak pidana korupsi termasuk memasukkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC sebaiknya diatur dalam Revisi UU Tipikor.	tindak pidana korupsi sebaiknya tidak di masukkan dalam R KUHP. Jika pilihan kodifikasi tidak serius, hal ini juga sesuai dengan Pasal 218 KUHP	SUBSTANSI

2031.		Pasal 687
(1)	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	: 	Dikeluarkan dari KUHP	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	Perbaikan Redaksional	Pasal 687
(1)	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.	SUBSTANSI	
2032.		(2)	Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

(SUBSTANSI)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:
AYAT 2 TETAP

Ditambahkan Ayat 3:
Berisi tentang ketentuan dan jenis-jenis tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan diluar KUHP		TETAP	
2032A	SUBSTANSI BARU	F-HANURA 	: 	Perlu penambahan ayat (3)	Pasal 687
Ayat 3:
Berisi tentang ketentuan dan jenis-jenis tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan diluar KUHP	SUBSTANSI BARU	
2033.		Pasal 688
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2034.		Pasal 689
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (689) dan Pasal (688). 

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI
	
2035.		Pasal 690
(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2036.		(a)	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2037.		(b)	memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
2038.		(2)	Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
2039.		Pasal 691
(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2040.		(a)	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2041.		(b)	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2042.		(2)	Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2043.		Pasal 692
(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2044.		(a)	pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2045.		(b)	setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2046.		(c)	setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2047.		(d)	setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(a)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(a)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(a)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(a)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2048.		(2)	Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2049.		Pasal 693
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2050.		Pasal 694
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2051.		Pasal 695
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2052.		a.	menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2053.		b.	membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2054.		c.	membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2055.		Pasal 696
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2056.		Pasal 697
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2057.		a.	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:	Tetap	TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:	Tetap	TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2058.		b.	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2059.		c.	hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2060.		d.	seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2061.		e.	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2062.		f.	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI
	
2063.		g.	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI
	
2064.		h.	pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI
	
2065.		i.	pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2066.		Pasal 698
(1)	Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696 dan Pasal 697 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANS	
2067.		(2)	Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2068.		Pasal 699
(1)	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2069.		a.	yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	DIKELUARKAN DARI KUHP	SUBSTANSI	
2070.		b.	yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2071.		(2)	Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2072.		Pasal 700
(1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2073.		(2)	Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2074.		(3)	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2075.		(4)	Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2076.		Pasal 701
Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Kategori II.

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2077.		Pasal 702
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	: 	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 		Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:			TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2078.		Pasal 703
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: 	Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2079.		Pasal 704
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2080.		Pasal 705
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2081.		Pasal 706
(1)	Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sebagai pidana tambahan adalah:

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2082.		a.	perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2083.		b.	pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:	Tetap	TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	: 	Pembayaran uang pengganti  perlu di perinci karena dalam perkembanganya terdapat beberapa kasus dimana terpidana korupsi hanya membayar sebagian uang pengganti, sehingga perlu tanbahan norma baru yang lebih detail mengenai perhitungan pembayaran uang pengganti secara proporsional sebagai pengurangan lama pengganti yang harus dijalani (Konvensi sisa uang pengganti yang belum dibayar dengan lamanya pidana penjara pengganti).		CATATAN	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2084.		c.	penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2085.		d.	pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		a.		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		a.		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKB	:		TETAP	
1920.		a.		F-PKS	:		TETAP	
1920.		a.		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		a.		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		a.		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2086.		(2)	Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2087.		(3)	Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-GOLKAR	:	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-GERINDRA	: Dihapus	Sudah diatur dalam beberapa UU khusus.	SUBSTANSI	
1920.		(1)		F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PAN 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKB	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PKS	:		TETAP	
1920.		(1)		F-PPP 	:		TETAP	
1920.		(1)		F-NASDEM	:		TETAP	
1920.		(1)		F-HANURA	:	di keluarkan dari KUHP	SUBSTANSI	
2088.		
BAB XXXIV
TINDAK PIDANA PELAYARAN

Bagian Kesatu
Perompakan dan Perampasan Kapal 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2089.		Pasal 707
Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya,  dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “dan denda paling banyak Kategori V”.

Perompakan di laut menggangu aktivitas ekonomi, karena itu harus disertai pidana denda.	Pasal 707
Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V.	SUBSTANSI

1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2090.		Pasal 708
Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “dan denda paling banyak Kategori V”.	Pasal 708
Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V.	SUBSTANSI
Idem.	
1920.			F-DEMOKRAT	:	Tetap	TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:	Penjelasan :

Pasal 708
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 707, Pasal 739  sampai dengan Pasal 740 merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena tindak pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban dunia. 

Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakan tindak pidana yang berupa membantu, namun dijadikan tindak pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan tindak pidana perompakan itu sendiri.

Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan pidana lebih rendah.		CATATAN	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2091.		Pasal 709
Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang  yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(SUBSTANSI)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambahkan “dan denda paling banyak Kategori V”.	Pasal 709
Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang  yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V.	SUBSTANSI
Idem	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2092.		Pasal 710
(1)	Setiap orang yang:             

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2093.		a.	bekerja sebagai nakhoda atau melakukan profesi sebagai nakhoda pada kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2094.		b.	bekerja sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2095.		(2)	Ketentuan mengenai pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 178 tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2096.		Pasal 711
Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia dalam kekuasaan perompak di laut bebas, perompak di tepi laut,  perompak di pantai,  atau perompak di sungai, dipidana dengan: 

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2097.		a. 	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika orang tersebut nakhoda kapal tersebut; atau

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2098.		b. 	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika orang tersebut bukan nakhoda kapal tersebut.

(TETAP)	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2099.		Pasal 712
Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 		Diubah, ditambah “pidana tambahan…”	Pasal 712
Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. 	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:	Penjelasan :

Pasal 712
Yang dimaksud dengan "orang yang berlayar" adalah semua orang yang turut berlayar dengan kapal Indonesia, kecuali nakhoda atau pemimpin. 		CATATAN	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2100.		Pasal 713
Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknya atau  dari  pengusahanya  dan  memakai  kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

(SUBSTANSI)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	: 	Diubah, ditambah “pidana tambahan…”	Pasal 713
Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.	SUBSTANSI	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2101.		

Bagian Kedua
Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu 

(CATATAN)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		Penjelasan :

Pasal 713
Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya" adalah mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnya dengan melarikan kapal  tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.		CATATAN	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2102.		Pasal 714
(1)	Nakhoda kapal Indonesia  yang  menyuruh  membuat  surat keterangan kapal yang diketahui  bahwa  isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2103.		(2) 	Awak kapal Indonesia yang turut serta menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(CATATAN)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:	Penjelasan :
Pasal 714
Yang dimaksud dengan "surat keterangan kapal" adalah surat tentang pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kecurangan terhadap surat keterangan kapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal atau awak kapal.		CATATAN	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2104.		Pasal 715
Setiap orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku  tentang  pendaftaran  kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2105.		Pasal 716
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang:

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2106.		a. 	menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah‑olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2107.		b. 	menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah‑olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2108.		Pasal 717
Nakhoda kapal yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,   membuat  atau  memberikan laporan palsu tentang kecelakaan kapal yang dipimpinnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak    Kategori IV. 

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2109.		
Bagian Ketiga
Pembangkangan dan Pemberontakan di Kapal

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2110.		Pasal 718
(1) 	Dipidana  karena pembangkangan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori  IV:     

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2111.		a. 	penumpang kapal Indonesia yang menyerang nakhoda atau  melawannya  dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kebebasannya untuk bergerak;  atau

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2112.		b. 	awak kapal Indonesia yang di atas kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2113.		(2) 	Pembuat  tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2114.		 a. 	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2115.		b. 	pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2116.		c. 	pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2117.		Pasal 719
(1) 	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang berlayar di atas kapal yang:

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2118.		a. 	tidak menurut perintah yang diberikan nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;

(TETAP)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2119.		b. 		tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan nakhoda dirampas; atau

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2120.		c. 	tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas kapal untuk melakukan pembangkangan.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2121.		(2) 	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika pembangkangan tidak terjadi.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2122.		Pasal 720
(1) 	Jika tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 718 dilakukan  oleh  2 (dua)  orang  atau  lebih secara bersama‑sama, maka pembuat tindak pidana, dipidana karena pemberontakan di kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2123.		(2) 	Pembuat  tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

(TETAP)

	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2124.		a. 	pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2125.		b. 	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2126.		c. 	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

(TETAP)

 	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:	 .		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP	
2126A	SUBSTANSI BARU	F-GERINDRA 	: 		Ada penambahan ayat	(3)	Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.	SUBSTANSI BARU	
2127.		Pasal 721
Setiap orang yang di atas kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(TETAP)
	F-PDIP 	:		TETAP	
1920.			F-GOLKAR	:		TETAP	
1920.			F-GERINDRA	:		TETAP	
1920.			F-DEMOKRAT	:		TETAP	
1920.			F-PAN 	:		TETAP	
1920.			F-PKB	:		TETAP	
1920.			F-PKS	:		TETAP	
1920.			F-PPP 	:		TETAP	
1920.			F-NASDEM	:		TETAP	
1920.			F-HANURA	:		TETAP