Siaran Pers Bersama

ELSAM, IMDLN, ICJR, PBHI, YLBHI

“Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia”

Kasus Prita Mulyasari yang saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP telah menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus penghinaan di Indonesia, seorang tersangka dapat ditahan oleh pihak Kejaksaan. Tidak hanya itu, kasus ini adalah ujian bagi keseriusan Negara Republik Indonesia untuk menghormati kewajiban – kewajiban Internasionalnya dalam melindungi kemerdekaan berpendapat pasca diratifikasinya Kovenan Internasional Hak – hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 Tahun 2005.

Dalam konteks ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyerahkan Amicus Curiae dalam kasus Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia kepada Majelis Hakim PN Tangerang yang memeriksa Perkara dengan No 1269/PID.B/2009/PN.TNG yaitu Hakim Arthur Hangewa, SH, Perdana Ginting, SH, dan Viktor Pakpahan, SH, MH, Msi.

“Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.  Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court“, diartikan “someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court’s decision may affect its interest”. Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan sebagai ‘Sahabat Pengadilan’, dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.

Untuk Indonesia, amicus curiae belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini, baru dua amicus curiae yang diajukan di Pengadilan Indonesia, amicus curiae yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan amicus curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar, dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara. Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sebagai dasar hukum pengajuan amicus curiae, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal yang kontroversial.

Melalui Amicus Curiae ini, ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI ingin berpartisipasi dalam proses peradilan pada kasus Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, dalam rangka memberikan pandangan kepada Majelis Hakim tentang bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet yang mampu menjerat siapapun tanpa memperhatikan konteks suatu pernyataan dalam sebuah negara demokratis dan juga ketidaksesuaiannya delik tersebut dengan ketentuan – ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.

Untuk itu,  ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim PN Tangerang yang memeriksa perkara dengan No  1269/PID.B/2009/PN.TNG antara Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1.                      Bahwa kebebasan berekspresi adalah kebebasan dasar penting bagi martabat individu untuk  berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi karena  demokrasi tidak berjalan tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi.

2.                      Bahwa Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam Konstitusinya yaitu Pasal 28 F UUD 1945 dan dalam berbagai Undang-Undang diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 12 Tahun 2005. Oleh karenanya, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak dasar terkuat dalam sistem hukum nasional karena jelas dilindungi oleh Konstitusi dan sejumlah instrumen hukum lainnya. pelanggaran atas hak-hak tersebut bukan saja melanggar hukum tetapi juga melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

3.                      Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 sehingga berdasarkan pasal 2 Kovenan tersebut Indonesia harus:

a.   berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

b.   apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

c.   menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

4.                      Bahwa berdasarkan Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (termasuk hak atas kebebasan berekspresida dan berpendapat) bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya. Artinya, Indonesia seharusnya melakukan perubahan terhadap segala undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan pasal hak-hak yang dijamin dalam Kovenan.

5.                      Bahwa hukum Indonesia yang terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat diantaranya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS adalah ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia dan lebih khusus lagi bertentangan dengan jaminan  hak sebagaimanya dinyatakan dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS adalah ketentuan yang tidak sejalan dengan maksud Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik termasuk pengaturan soal pembatasan yang diperbolehkannya. Penggunaan pasal-pasal tersebut merupakan ancaman nyata terhadap jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

6.                      Bahwa penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS untuk mendakwa Sdr. Prita Mulyasari adalah dakwaan yang tidak tepat karena pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

7.                      Bahwa meskipun Pengadilan akan menerima Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS sebagai suatu norma yang berlaku/eksis, Pengadilan haruslah menerapkannya secara hati-hati dan melihat jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi, UU Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

8.                      Bahwa dalam hal Pengadilan menyatakan Sdr. Prita Mulyasari dinyatakan tidak bersalah maka Pengadilan harus memberikan pemulihan atas Sdr. Prita karena telah terlanggar hak-haknya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yaitu menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Jakarta, Oktober 2009

Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.

Direktur Program

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Cempaka No 4, Jagakarsa, Jakarta 12530

Phone/Fax (021) 7810265

Email : syahrial@icjr.or.id

Anggara, S.H.

Koord. Div. Advokasi HAM

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

Rukan Mitra Matraman Blok A2 No 18, Jl Matraman Raya No 148m Jakarta

Telp (021) 85918064 Fax (021) 85918065

Email : anggara@anggara.org

Wahyu Wagiman, S.H.

Koord. Pengembangan Sumber Daya HAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat - Jakarta 12510,

Telp: (021) 7972662 atau (021) 79192564, Fax: (021) 79192519

Email : wahyu@elsam.or.id

Zainal Abidin, S.H.

Direktur Riset dan Publikasi

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Jl. Diponegoro No 74

Telp (021) 85918064 Fax (021) 85918065

Email : zainal.abidin@ylbhi.or.id

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Koordinator

Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN)

Jl. Cempaka No 4, Jagakarsa, Jakarta 12530

Phone/Fax (021) 7810265

Email : supi_aja@yahoo.com

Nyawa tentang penghasutan dalam pasal 160 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP), Rabu 22 Juli (2009) lalu tidak dicabut Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal ini digugat Rizal Ramli yang juga menjadi tersangka kasus penghasutan menyusul unjuk rasa anarki terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Mei 2008 lalu.

MK menyatakan, substandi norma yang terkandung dalam pasal 160 itu masihsejalan dengan prinsip negara hukum. Lagipula,meskipun tidak dicabut sama sekali, namun MK mengubah rumusan pasal tersebut dari delik formil menjadi delik materil.

Kita patut menghormati putusan MK, namu bukan berarti riak-riak pro dan kontra mati seketika. Perdebatannya berkisah apakah pasal tersebut idealnya dicabut sama sekali atau memang rumusannya yang diubah.

Pasal-pasal KUHP seperti ini juga pernah diajukan dan dikabulkan oleh MK. Misalnya putusan MK (tahun 2006) tentang pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden.

MK saat itu mengabulkan permohonannya. (Gugatan pasal-pasal ini diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis). MK waktu itu memutuskan delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden diberlakukan pasal 310 sampai 312 KUHP apabila penghinaan ditujukan kepada kualitas pribadi, dan pasal 207 KUHP apabila penghinaan ditujukan selaku pejabat).

Saya melihat, meskipun pencabutan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan ditolak oleh  MK, namun delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP itu diubah dari delik formil menjadi delik materil: menjadi titik untuk melihat masalah penghasutan tersebut secara jernih.Mengapa?

Kita uraikan terlebih dulu mengenai delik formil dan delik materil. Delik formil itu sendiri tidak memandang bahwa apakah tindak pidana dari sebuah perbuatan itu merupakan akibat dari perbuatan tersebut. Atau dampak dari sesuau yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

Dalam penerapannya, delik formil tidak memandang hal ini. Padahal memang belum tentu perbuatan seseorang itu mengakibatkan dampak yang menyebabkan terjadi tindak pidana.

Sebaliknya, delik materil dalam penerapannya memperhatikan bukti dari sebuah tindakan/perilaku itu apakah merupakan sebab-akibat terjadinya tindak pidana. Intinya, dalam penerpan delik materil, semestinya harus dilacak dan dibuktikan dulu apa yang disebut sebagai ‘klausalitas prima’ atau sebab-musabab yang paling pokok dan awal dari sebuah kejadian.

Dalam konteks Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan, kita bisa melihat apakah tindakan atau ucapan seseorang itu merupakan penghasutan atau tindakan korektif terhadap pemerintah. Ini yang harus dibedakan.

Sebab memang, sebagian kita menilai tipis sekali perbedaan (antara tindakan penghasutan dan tindakan korektif) ketika berhadapan dengan penguasa. Karena itu muncul ungkapan pasal-pasal karet alias lentur yang dapat diperguakan penguasa ketika dirinya merasa dilecehkan.

Karena itu, menurut saya, tindakan korektif yang dilakukan pun mesti dibedakan apakah tertuju terhadap kebijakan pemerintah-dalam hal ini adalah institusi-atau ditujukan kepada personal pemerintah yang dinilai sebagai pembunuhan karakter.

Bagi saya, tindakan korektif terhadap pemerintah apakah itu institusi atau personal: merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin secara konstitusional. Meskipun demikian, semangatnya adalah tetap dalam rangka meluruskan, membangun, dan tidak ada kepentingan politik tertentu, melainkan semata kepentingan publik.

Masalahnya kemudian, bagaimana bila kebebasan yang diberikan tersebut ditunggangi oleh motif-motif tertentu yang malah menciderai konstitusi? Itulah barangkali mengapa Pasal 160 KUHP ii tidak dicabut sama sekali tetapi hanya deliknya yang diubah, yakni untuk membuktikan dugaan pidana yang dilakukan. Kalau Pasal160 ini dicabut sama sekali, dengan pasal apa untuk menjerat pelakunya.

Meskipun demikian, tantangan kemudian yang harus dihadapi adalah lembaga peradilan kita dan proses hukumnya. Apakah lembaga peradilan dan proses hukumnya mampu menjamin ditegakkannya imparsialitas dan independensi?

Dengan kata lain, kita menginginkan proses hukum yang berkeadilan tanpa intervensi pihak pemerintah yang sedang berkuasa dan yang dirugikan dalam kasus tersebut. Biarlah mekanisme hukum yang membuktikan. Namu kekhawatiran hal tersebut dapat kita atasi sepanjang lembaga dan aparat penegak hukum kita, baik polisi, jaksa, maupun hakim, memegang imparsialitas dan independensinya.

Sumber: Majalah Forum Keadilan No.16/02 Agustus-09 Agustus 2009

Hal. 74  Rubrik Debat

Abdul Haris Semendawai SH LLM (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

“Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Pidana”

Untuk menelisik sejauh mana rumusan dalam RKUHP mampu memberikan perlindungan tanpa harus memberangus hak – hak asasi manusia.

Kegiatan tersebut sudah terlaksana pada:

Hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2007

Jam 09.30 – 17.00 WIB
Tempat :

Hotel Nikko

Ruang Diamond I (Satu) Lobby Level

Jalan MH. Thamrin 59, Jakarta Pusat

Telp: (021) 230 11 22

Pembicara:

Ifdhal Kasim, S.H (Ketua Komnas HAM RI)

“Kewajiban Negara Dalam Melaksanakan Instrumen HAM“

Agung Putri (Direktur Eksekutif ELSAM)

“Implementasi atas Kovenan Hak Sipil dan Politik Dalam Hukum Nasional“

Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H, LLM

“Hak hidup dalam RUU KUHP“

Indriaswaty Dyah Saptaningrum, S.H, LLM (ELSAM)

“Penyiksaan dalam RUU KUHP“

Ahmad Suaedy (Wahid Institut)

“Pluralisme : Hak dan kebebasan beragama dalam RUU KUHP“

Acara Ini didukung oleh:

Aliansi Jurnalis Independent (AJI); Desantara; ELSAM; HUMA; LBH APIK Jakarta; DRSP/USAID

download kerangka acuan

download notulensi sesi I

download notulensi sesi II

(more…)

Sama halnya dengan KUHP lama dan KUHP Belanda kejahatan terhadap keamanan negara sekarang diberi nama Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan tercantum dalam Bab I Buku II. Jadi, delik kepentingan Negara dan umum merupakan bab-bab pendahulu dalam Buku II KUHP. Berbeda misalnya dengan KUHP Argentina yang selik-delik terhadap individu menempati urutan depan dalam Buku II.

Download makalah di sini

Dalam putaran ketiga debat/diskusi publik tentang RUU KUHP kali ini, kepada saya diberi tugas untuk menjelaskan ”Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama” (untuk selanjutnya disingkat dengan istilah ”TP Agama”). TP Agama ini dimasukkan dalam Konsep RUU KUHP 2000 Buku II, Bab VII, Pasal 290 s/d 297

Download makalah di sini

Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. MH

Prinsip “Legality” merupakan karekteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” – konsep, maupun oleh faham “Rechstaat” dahulu, maupun oleh konsep “Socialist Legality”. Demikian misalnya laranganan berlakunya Hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas “nullum delicium” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “Legality”

Download makalah di sini

Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM

Ketua Komnas HAM

Hadirin yang saya hormati,

Seperti diketahui saat ini kita berada dalam konteks transisi dari sistem politik yang otoriter ke sistem politik yang sepenuhnya belum final terbentuk apakah akan menuju demokratis atau tidak.

Memang orang mengatakan kita sudah mengembangkan kehidupan berdemokrasi, namun menurut saya kita belum sepenuhnya ke sana, karena kita belum memiliki supremasi hukum. Kita sedang memperjuangkan supremasi hukum tersebut

Download makalah di sini

Romli Atmasasmita

Pengantar

Penyusunan RUU KUHP yang telah berlangsung kurang lebih 30(tigapuluh) tahun telah selesai dan akan diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalipun proses penyusunan telah selesai dilaksanakan oleh tim penyusun yang terdiri dari para Ahli hukum pidana Indonesia terkemuka akan tetapi tidak luput dari kelemahan-kelemahan dan juga harus diakui terdapat kelebihan-kelebihannya. Rancangan KUHP ini merupakan karya anak bangsa Indonesia setelah sekian lamanya digunakan KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda dengan beberapa perubahan seperlunya. Pertanyaan pertama yang harus disampaikan saat ini, adalah, bagaimana ketentuan pasal-pasal dalam RU KUHP tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan seberapa jauh ketentuan-ketentuan tsb mencerminkan asas kepastian hukum? Dua pertanyaan mendasar ini akan diuraikan jawabannya dalam bentuk analisis hukum normatif dan sosiologis.

Download di sini