Ke Arah Mana Pembaruan Hukum Pidana ? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP 2005) telah rampung dirancang dan kini sudah berada ditangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, untuk diteruskan ke Presiden. Pada Rapat Paripurna ke-13 DPR, 1 Februari 2005 –yang membahas Program Legislasi Nasional periode 2005-2009, Hamid Awaluddin menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembahasan terhadap RUU-KUHP pada tahun pertama program legislasi, yakni tahun 2005. RUU ini memang sudah lama disiapkan pemerintah dan tertunda-tunda diajukan ke DPR. Makanya wajar apabila Menteri Hukum dan HAM bertekad menjadikan RUU ini sebagai prioritas untuk diajukan pembahasannya ke DPR.

Keinginan mempunyai sebuah hukum pidana nasional telah lama menjadi obsesi bangsa ini. Namun demikian, keinginan yang obsesif itu, hendaknya tidak diletakkan dalam kesadaran sekadar menggantikan Wetboek van Strafrecht –produk hukum pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, hendaknya dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan negara demokratis. Semangat ini menjadi relevan dalam konteks politik kita saat ini yang berada dalam transisi, yakni transisi dari meninggalkan rezim politik otoriter Orde Baru menuju sistem politik baru yang belum sepenuhnya terbentuk (demokratis atau bukan). Konteks atau “semangat zaman” inilah yang harusnya dijawab dalam penyusunan hukum pidana baru (RUU-KUHP). Lebih tegas lagi, artinya, penyusunan RUU-KUHP harus diletakkan sebagai bagian dari proyek Reformasi saat ini.

Tulisan ini ingin memberikan tinjauan menyeluruh (general observation) terhadap naskah RUU-KUHP: apakah naskah RUU-KUHP tersebut diletakkan dalam kerangka proyek besar Reformasi yang sedang bergulir atau tidak? Inilah yang menjadi fokus pembahasan, bukan pada dataran analisis pasal per-pasal. Bagian pertama dari tulisan ini akan menyinggung secara ringkas dimulainya prakarsa penyusunan RUU, dan pada bagian kedua tulisan ini memasuki pembahasan mengenai politik hukum pidana (criminal

law politics) yang terkandung dalam RUU ini, kemudian diikuti dengan pembahasan terhadap materi RUU secara menyeluruh pada bagian tiga tulisan ini, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Selengkapnya silakan unduh ” Ke Arah Mana Pembaruan Hukum Pidana (Tinjauan Kritis atas RUU KUHP)

Leave a Reply