Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan terhadap Matabat Presiden dan Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah

Dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diatur kejahatan-kejahatan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Secara khusus, pengaturan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dirumuskan dalam bentuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan, di antaranya: Mengganggu Keamanan Negara, Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Penghinaan terhadap kepala Negara sahabat dan sebagainya.

Dalam prakteknya, kejahatan-kejahatan tersebut, terutama yang berkenaan dengan penghinaan, telah banyak memakan korban. Hampir dalam setiap rejim pasal-pasal ini pernah digunakan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap kebijakan penguasa. Bahkan, karena praktek dan rumusannya yang dapat digunakan secara semena-mena, pasal tersebut telah menjadi ancaman bagi perlindungan dan penghormatan terhadap hak untuk berekspresi. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2006 juga telah menyatakan Pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan penghinaan terhadap presiden tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan konstitusi.

Upaya pembaharuan hukum pidana melalui perancangan draf KUHP ternyata masih mempertahankan pasal-pasal semacam itu. Dalam Draf Rancangan KUHP (2005) pengaturannya dapat ditemukan, misalnya, Bab I tentang tindak pidana terhadap keamanan negara, Bab II tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, Bab III tentang tindak pidana terhadap negara sahabat; hingga Bab IV tentang tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan. Tidak itu saja, ternyata Draf KUHP menambah kejahatan baru yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, misalnya dalam bab tersebut ditemukan jenis kejahatan yang disebut sebagai kejahatan terhadap ideologi Negara.

Selengkapnya silakan unduh “ Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan terhadap Matabat Presiden dan Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah

Leave a Reply