Revisi KUHP dapat Respons Positif

 Ketentuan hukuman mati dalam rancangan revisi KUHP mengalami perubahan, dari ketentuan selama ini. Dalam rancangan itu diperkenalkan pidana mati bersyarat. Ide pembaruan pidana dalam Konsep revisi KUHP tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Konsep ini dipandang telah melakukan semacam “pengendoran” penerapan pidana mati. “Di mana narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak perlu menjalani pidananya, jikalau dalam waktu 10 tahun sejak dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan menunjukkan penyesalan dan perbaikan,” kata Pengamat Hukum Pidana, Mompang Panggabean, di kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015).

Sebagai gantinya, yang bersangkutan akan dijatuhi pidana seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, yakni 20 tahun. Menurut Mompang, pola pikir baru ini perlu dihargai. “Dengan ditempatkannya pidana mati di luar stelsel pidana pokok, dan menjadikannya sebagai pidana yang bersifat khusus atau eksepsional merupakan the golden middle way dari pandangan retensionis dan abolisionis,” imbuh Mompang.

Selain itu, hakim juga diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan secara seksama kapan harus menjatuhkan pidana mati. “Konsep KUHP Baru itu juga menjelaskan, apabila dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menkum dan HAM berwenang mengubah pidana mati menjadi penjara seumur hidup,” pungkasnya.
YDH

Leave a Reply