Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang saat ini drafnya masih dibahas di Departemen Hukum dan HAM menuai banyak kritikan. Kritik yang utama adalah RUU ini dianggap “over criminalization”. Sejumlah delik baru dan delik-delik yang tersebar dalam sebagian besar UU yang mencantumkan tindak pidana dimasukkan dalam RUU KUHP ini. Akibatnya RUU menjadi sangat luas dari sisi jumlah pasalnya maupun cakupan permasalah yang akan dipidanakan. Selain sangat luas, RUU KUHP memasukkan kejahatan-kejahatan dengan karakteristik khusus baik dari segi materi hukum pidananya maupun hukum acaranya. Hal ini diprediksikan berakibat tidak akan efektifnya penerapan RUU KUHP terhadap beberapa jenis kejahatan yang berkarakter khusus tersebut.

Salah satu kejahatan yang akan dimasukkan ke dalam RUU KUHP adalah tindak pidana hak asasi manusia yang meliputi tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata dan tindak pidana penyiksaan. Tindak pidana tersebut tertera pada Bab IX Pasal 394-404 RUU KUHP.

Kejahatan-kejahatan tersebut dalam perkembangan hukum pidana internasional merupakan kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai “gross violation of human rights”. Bahkan Statuta Roma 1998 menyebut kejahatan ini sebagai kejahatan yang paling serius (the most serious crimes). Beberapa tindak pidana tersebut merupakan jenis kejahatan yang telah diatur pula dalam berbagai konvensi internasional misalnya Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida 1949, Konvensi Anti Penyiksaan dan jenis-jenis kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Berbagai pengadilan internasional telah digelar untuk mengadili kejahatan-kejahatan tersebut.

Selengkapnya silakan unduh “Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam Rancangan KUHP

Leave a Reply