Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana

Logika dekolonialisasi yang dibawa pemerintah memang lebih menitikberatkan pada semangat penggantian formalitas aturan zaman belanda menjadi miliki Indonesia, tanpa memiliki visi jelas kemana arah pembaruan hukum pidana.

Pemerintah juga menghidupkan kembali pasal-pasal anti-demokrasi yang telah dihapuskan Mahkamah Konstitusi.

Mau tahu lebih banyak soal RKUHP, yuk ikut terlibat dalam Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana.

Silahkan daftar disini

Download Kerangka Acuan Konsultasi Nasional Disini

Konsultasi Nasional ini akan berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta dari Rabu 2 Mei 2018 – Kamis 3 Mei 2018 (lihat petunjuk peta)

Petunjuk Transportasi Umum:

• Halte TransJakarta: Halte TransJakarta Sarinah
• Stasiun Kereta Komuter: Stasiun Gondangdia

Seminar Utama: Merancang Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

• Panel I: Penguatan Alternatif Pemidanaan untuk Mencapai Keadilan Restoratif
• Panel II: Reaktualisasi Hukum Adat dalam Hukum Negara
• Panel III: Tantangan Harmonisasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
• Panel IV: Meneropong Korelasi Pembaruan Hukum Pidana dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan dan Investasi
• Panel V: Pengarusutamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaruan Hukum Pidana